Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah salah satu lembaga kemasyaratan yang berada di desa. TUGAS LPMD Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Melaksanakan dan Mengendalikan pembangunan. FUNGSI LPMD Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; Penyusunan ...

Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat dan linmas itu sendiri lebih dikenal di Masyarakat dengan sebutan Pertahanan Sipil atau Hansip. Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan ...

Rukun Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedang RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua. Dari penjelasan diatas maka ada Tugas Pokok dari RW dan RT, yaitu: Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerinntah Desa/ Keluarahan dalam menangani warga. Mewujudkan masyrakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Memaksimalkan ...

Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penting dalam Pemerintahan Desa selain Pemerintah Desa. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU 3/2024) TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluhpersen) keterwakilan perempuan. Secara khusus ...

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA KARANGANYAR Kepala Desa : Suranto Sekretaris Desa : Dodi Priharsono Kepala Seksi Pemerintahan : M. Ika Cardana  Kepala Urusan Perencanaan  : Satya Permana  Kepala Urusan Keuangan  : Mochamad Azis Maulana  Kepala Seksi Umum Dan Tata Usaha : Lili Carliah Kepala Seksi Pelayanan: Jamalludin Kepala Seksi Kesejahteraan: Darnya    Kepala Dusun 1 : Toto Sudarto Kepala Dusun 2 : Asep Kuswara Struktur Organisasi (BPD) ...

VISI : MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH JUJUR CERDAS TERBUKA, UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG LEBIH MAJU DENGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN CEPAT DAN TEPAT. MISI : MENCIPTAKAN PEMERINTAH DESA KARANGANYAR YANG TANGGAP TERHADAP ASPIRASI, MASYARAKAT BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DAN TERBUKA. KOORDINASI DAN KERJASAMA UNTUK LEMBAGA DESA, GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK TERHADAP WARGA MASYARAKAT DESA KARANGANYAR. MEMPERDAYAKAN SEMUA POTENSI YANG ADA DI MASYARAKAT, MELIPUTI : MENINGKATAN TARAP HIDUP PETANI MELALUI KELOMPOK TANI, DENGAN MEMBANTU PERMODALAN ...

Selamat Datang kami ucapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr./i semua yang telah berkunjung ke website resmi Desa Karangayar, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Website ini kami kembangkan memanfaatkan platform OpenSID.  Sebagai media komunikasi dengan masyarakat, baik warga Desa Karanganyar, maupun semua kalangan yang berkepentingan dengan desa. Untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan e-government yang baik dan terarah melalui jaringan internet dan aplikasi berbasis teknologi digital Sebagai ...

SEJARAH SINGKAT DESA KARANGANYAR PENDAHULUAN  Berawal dari Cerita atau Kisah atau Sejarah Singkat Desa Karanganyar pada awalnya Karanganyar adalah sebuah Perkampungan Kecil (cantilan Desa Karangasem) yang berada disebelah timur persawahan Desa Karangasem, kurang lebih jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari Ibukota Desa Karangasem, karena jumlah Penduduk Desa Karangasem pada waktu itu berjumlah lebih dari 5000 orang maka Desa Karangasem harus dimekarkan, ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 182/Pm.024.1.Pem/SK/1983 ...